TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai publik semestinya menangkap positif maksud dari tulisan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY tentang gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.
"Kenapa selalu Pak SBY disebut baper (terbawa perasaan)? Padahal kalau melihat substansi yang dituangkan dalam artikel itu bisa ditangkap secara positif," ujar Herman di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 2 Februari 2020.
Ia mengatakan SBY adalah orang dengan pengalaman panjang, salah satunya melewati masa krisis ekonomi dan ada empat Panitia Khusus di eranya. "Beliau menuliskan secara baik dalam sebuah artikel, supaya kalau kemudian ramai keinginan Pansus, bisa menyasar substansi bukan target-targetan."
Menurut Herman, seluruh industri jasa keuangan terkena dampak resesi global pada 1998, tak terkecuali Jiwasraya. Namun kemudian, saat UU BPK terbit pada 2006 dan uji petik dilakukan, diketahui bahwa Jiwasraya belum melakukan perbaikan sejak krisis lalu. Tapi, ia mengatakan perbaikan terjadi pada 2010, sehingga 2011-2012 untung. Barulah di 2013 ada produk anyar JS Saving Plan.
"Terkait window dressing, hampir semua BUMN dalam 5 tahun terakhir revaluasi aset, bukan cuma jasa keuangan, semua aset dihitung kembali. Apakah ada window dressing, silakan audit investigasi," tutur Herman. Ia justru menduga persoalan window dressing yang melilit perseroan baru benar-benar terjadi di 2016-2017 lalu.
Karena itu, Herman mengatakan SBY akhirnya menulis pandangannya karena melihat permasalahan ini besar, bukan hanya koorporasi. Persoalan ini juga menyebabkan gagal bayar belasan triliun rupiah kepada jutaan nasabah. Hal serupa juga diduga terjadi pad perusahaan lain, Asabri.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
-
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api
-
3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
-
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024
-
Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
1 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api
22 jam lalu
PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.
3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
2 hari lalu
Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024
2 hari lalu
Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024
2 hari lalu
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.
Pertamina Bentuk Direktorat Manajemen Risiko di Seluruh Subholding
2 hari lalu
PT Pertamina (Persero) resmi menetapkan direktorat baru, yaitu direktorat manajemen risiko di seluruh subholding.
Koruptor Pengadaan Lahan Bandara Ditangkap, YKKAP I Apresiasi Kejati Jawa Tengah
3 hari lalu
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I atau YKKAP I mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tangkap koruptor pengadaan lahan bandara.
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi
3 hari lalu
KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.
82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
3 hari lalu
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024
3 hari lalu
Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.